------------ ------------------

Senin, 15 Mei 2023

Masyarakat Salulebok Menuntut Pihak Pengelola Bendungan Transparansi Dalam Pembayaran.


Mateng Mitramedia News. Puluhan personel Polres Mamuju Tengah dikerahkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa oleh masyarakat Salulebbo yang mengatas namankan Forum perjuangan Salulebbo Jilid 2 di Lokasi pembangunan bendungan Budong-budong, Dusun Batupapan, Desa Salulebbo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah Sulbar Senin (15/5/2023).

Dalam pengamanan ini masing-masing personel tersebut dikerahkan dengan mengamankan sejumlah titik guna mengantisipasi potensi kerawanan ataupun gangguan Kamtibmas saat aksi berlangsung.

Wakapolres Mateng Kompol Haeruddin, S.AP menghimbau kepada massa aksi untuk menghindari segala bentuk tindakan anarkis maupun provokasi yang dapat menyebabkan gangguan Kamtibmas dan sebagainya supaya kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sementara itu koordinator aksi bapak Nantur mengucapkan terimakasih kepada aparat Kepolisian yang telah mengamanakan aksi dari awal sampai akhir.

"Kami ucapkan terimakasih kepada aparat kepolisian yang telah mengawal dan mengamankan jalan nya aksi, semoga mendapat respon yang baik dari Perusahaan dan Pemerintah, dan keinginan warga dapat terpenuhi," ujar Nantur.

Dalam penjabarannya Nantur mengatakan bahwa,berdasarkan hasil keputusan musyawarah Forum Komunikasi Salulebbo Jilid 2 kami pada malam Minggu,maka pada hari ini minggu tanggal 14 Mei 2023 kami menuntut agar pembebasan lahan yang sangat privat dan tidak terpublik serta tidak adanya transparansi soal penetapan nilai ganti rugi dalam setiap pohon tanaman,selama ini dan hanya diberikan nominal tanpa adanya rincian.

Selain itu, mereka juga menuntut agar Relokasi jalanan dari Dusun Batu Papan ke Dusun Buntiti harus segera dikerjakan karena Akses jalan ini satu-satunya jalan utama untuk keluar dari desa menuju ke jalan utama.

"Setelah aksi ini kita tunggu apakah akan ada tindaklanjutnya, namun jika tidak maka kami akan menutup dan menghentikan aktifitas pembangunan Bendungan selama tidak ada kesepakatan harga bagi warga terdampak sampai ada tahap pembayaran dari perusahaan"tegas Nantur 

Semoga dengan turunnya berita ini pihak terkait atau yang berwenang, aparat penegak hukum dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan tersebut.

Salman/ham

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Pilihanku

Pilihanku
No. 8 SALMHAN PKB

Definition List

Unordered List

Support