Keluhan Salah Satu Warga Salulebok Yang Belum di Bayarkan Ganti Rugi Tanamannya

                       Nasaruddin

Mateng Mitramedianews.com-Nasaruddin ( papa Opi ) yang terdampak Program bendungan sungai budong-budong, sampai saat ini belum menerima ganti rugi tahap 1, (Nasaruddin) menjelaskan ke media ini bahwa saya ini bingun dan merasa hak saya di rampas oleh pihak pengelola bendungan budong-budong, rabu 13 septeber 2023.

Dikatakan bahwa saya sudah menandatangani surat persetujuan,sudah ada satu bulan untuk siap menerima uang ganti rugi senilai 57 juta ( lima pulu tuju juta sekian ),tapi kenapa sampai sekarang saya belum di berikan uang itu,sementara kebun saya sudah di gusur oleh pihak pengelola, saya mau makan apa ?kebun sumber penghasilan sudah rata dengan tanah.

Di jelaskan Nasaruddin bahwa kebun itu satu satunya sumber penghasilan saya, untuk mengetahidupi anak-anak dan keluarga saya, dengan luas lokasi 1,5 ha (satu setengah hektar).tapi katanya hanya tanaman yang di ganti rugi, makanya saya relah menerima dengan jumlah yang sangat sedikit, hanya 57 juta sekian 

"Saya betul-betul bingung,kebun saya satu satunya sumber penghasilan,sudah lamah selesai di gusur mereka,tapi sampai sekarang,saya belum di berikan uang ganti ruginya,saya juga sudah menandatangi surat persetujuan siap menerima ganti rugi ,sudah ada satu bulan selesai saya tandatangani,tapi kenapa sampai sekarang saya belum di berikan uang itu,pada hal saya dan keluarga sangat membutuhkan untuk biaya hidup sehari hari.

Selama ini kebun itulah satu satunya sumber penghasilan kami, sekarang sudah tidak ada,jadi sekarang ini hidup kami betul betul sulit dan kebingungan,kebun sudah tidak ada,uang ganti rugi juga tidak di berikan,hanya di suru bersabar menunggu sementara perut tidak bisa di kompromi"kelu Nasaruddin.

Menanggapi keluhan dan pengaduan dari salah satu warga yang belum di bayarkan uang ganti rugi tanamannya di salulebok, tim pemerhati kebijakan yang ada di sulbar dan ketua DJ-PRO sulbar, Ketua LBH Jati Raga Sulbar meminta dengan sangat, kepada pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, Balai untuk segera memberikan haknya masyarakat.

Salman

Read More

Eksekutif LMND Melakukan Aksi Bisu Pada Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023

Aksi Bisu Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasionsl Untuk Demokrasi Kabupaten Mamasa (EK LMND  Kota Mamasa) merayakan Kemerdekaan RI Ke 78 Tahun dengan Membagi dan Menempel Pamplet yang Berisi 6 Tuntutan Pengusutan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Mamasa. 

Hal itu dilakukan Oleh Aktivis Mahasiwa yg tergabung dalam Organisasi LMND Sebagai wujut Prihatin terkait Problematika yang Terjadi di Mamasa. 

Pada Saat di Konfirmasi Yunus Sebagai Kader LMND menyampaikan Bahwa kami Melakukan Aksi Bisu tersebut karena Bagi Kami keadilan dan Kesejahteraan Sosial Masih jauh dari Cita-cita Luhur para Pendiri Bangsa Kususnya di Kota Mamasa. 

Kabupaten Mamasa Belakangan ini mencuat Beberapa Problematika yang Cukup mencekik dan mencenangkan Seperti, Pengalihan Dertifikasi Guru Triwulan ke 4 Tahun 2022, Pemutihan Gaji Honorer Bulan November dan Desember Tahun 2022, dan Dugaan Penyalagunaan Anggaran Dana PEN, BOK, dan Penyala Gunaan Anggaran Dana Ketahanan Pangan di 87 desa di Kabupaten Mamasa Tutur Yunus demisioner Ketua LMND Eksekutif Kota Majene. 

Senada dengan Sekertaris Kota LMND Mamasa Efraim menyampaikan Bahwa Aksi kami ini adalah merupakan wujud kepedulian Kami Kepada Kabupaten Mamasa agar Problematika yang Terjadi di Kabupaten Mamasa dapat di Usut Tuntas Oleh APH (Aparat Penegak Hukum) Seperti Dana Bansos Tahun 2014 yang Suda dilaporkan Ke KPK pada Tahun 2018 Namun Sampai Hari ini Masi Belum Tuntas, Jadi Membagi & Menempelkan Pamplet di Sekitar Tempat Perayaan Hari Kemerdekaan RI Ke 78 di Kabupaten Mamasa Merupakan Cara Kami merayakan Kemerdekaan itu. 

Janwar Kordinator Aksi Pada Saat di Konfirmasi menyampaikan Bahwa Ada Beberapa Tututan yang Kami Buat dalam Bentuk Pamplet Untuk disebar dan di Tempel :

1. Usut Tuntas Pengalihan Dana sertifikasi Guru Triwulan ke 4 Tahun 2022

2. Audit Menyeluruh Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Mamasa

3. Usut Tuntas Pemutihan Honorarium Tenaga Honorer Kabupaten Mamasa Bulan November & Desember Tahun 2022

4. Audit Menyeluruh Pengelolaan Dana PEN Kabupaten Mamasa

5. Usut Tuntas Dana Bansos Tahun 2014 yang sudah di Laporakan Ke KPK Tahun 2018

6. PAD Rendah Defisit Meningkat.

Lanjut Janwar, Kami dari LMND Mamasa, masih konsisten untuk mengawal berbagai problematika yang terjadi di kabupaten Mamasa sampai saat ini.  Termasuk melakukan aksi bisu melalui media menempelkan berbagai isu/tuntutan di ruang-ruang publik, dengan tujuan sebagai media kampanye isu kepada masyarakat Mamasa bahwa kabupaten Mamasa sampai saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja.

DY. 

Read More

Amankan Demo Kelompok Front Perjuangan Salulebbo Jilid 2, Polres Mateng Kerahkan Puluhan Personel

Mamuju Tengah MitramediaNews.com AKBP Amri Yudhy S, S.I.K., M.H turun langsung melakukan pengamanan demo terkait aksi penutupan aktivitas proyek pembangunan bendungan budong-budong di dusun batu papan, Desa Salulebbo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Selasa (30/05/2023).

AKBP Amri turun bersama Bupati Mamuju Tengah H. Aras Tammauni dan Karo Ops Polda Sulbar Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar, S.I.K serta Dir Intelkam Polda Sulbar Kombes Pol Rade Mangaraja Sinabela, S.I.K., M.H dengan mengerahkan puluhan personel Polres Mateng dan Polsek Jajaran untuk mengawal dan mengawasi jalannya aksi tuntutan warga desa yang tergabung dalam kelompok Front Perjuangan Salulebbo Jilid 2.

"Fokus kita hari ini untuk melakukan pengamanan demo di titik As bendungan yang terletak di Dusun Batu Papan Desa Salule'bo Kec. Topoyo dan melakukan evakuasi Masyarakat yang melakukan Aksi pelarangan Aktifitas Proyek pembangunan Bendungan Budong-budong ini," kata Kapolres Mateng.

Kapolres menambahkan, 

dirinya juga telah mendengarkan secara langsung terkait tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh lelaki Nantur selaku Korlap Front Perjuangan

Salulekbo jilid 2.

"Saya tetap perintahkan para personil jeli melihat dan mendengar apa aspirasi mereka dengan tetap mengawal, jangan sampai terjadi tindak pidana di lapangan," ucapnya.

Mantan Kasubbid Paminal Bid Propam Polda Sulbar itu mengaku turut mengawal langsung terkait berbagi tuntutan yang disampaikan warga diantaranya, belum ada kejelasan waktu kapan pembayaran Santunan Tahap 2 ini dan mereka merasa bahwa ganti rugi tanaman harganya sangat sedikit dan mereka meminta agar penerimaannya harus lebih besar dari Pembayaran santunan tahap 1.

Selain itu terkait relokasi jalan dari dusun Buntiti menuju Dusun Batu Papan yang sudah dibuatkan namun katanya tidak layak untuk dilalui karna jalan tersebut jalan tebing yang dapat membahayakan masyarakat saat melewatinya.

"Setelah kami mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga, Kami menyampaikan bahwa dari pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tidak menghalangi pengerjaan pembangunan yang sementara berlangsung, Jika memang masyarakat ingin menyampaikan aspirasi tidak begini caranya dan ada tempat untuk bisa menyampaikan aspirasi dan kami akan memberikan fasilitas," ujar AKBP Amri.

Disamping itu, Bupati Mateng H. Aras Tammauni menyampaikan bahwa Proyek ini tidak bisa dihentikan karena proyek ini adalah proyek strategis nasional, dan terkait persoalan harga ganti rugi ini sudah berdasarkan standar nasional yang kemudian akan dikeluarkan oleh tim apresial.

Saya mengharapkan agar warga negara ini dapat mengerti dan memperhatikan kepentingan semuanya serta mempersilahkan perusahaan untuk melanjutkan proyek pembangunan bendungan ini.

"Masalah harga kita menunggu dari tim apresial sampai tanggal 9 Juni 2023, jadi kami meminta kepada masyarakat untuk tidak menghalangi pekerjaan perusahaan, anggaplah semua ini sebagai teman dan keluarga saya minta agar perusahaan tidak dihalangi atau di ganggu dan alangkah baiknya kita bisa berjalan sama-sama," Ucap H. Aras Tammauni.

Setelah dilakukan koordinasi yang panjang dengan kelompok Front Perjuangan Salulebbo Jilid 2 yang dipimpin oleh lelaki Nantur, akhirnya mereka menerima permintaan pihak Pemda Mateng dan Polres Mateng untuk tidak menghalangi Aktifitas Proyek sampai menunggu tanggal 9 Juni 2023 untuk keluarnya harga yang sudah ditetapkan oleh Tim Apresial.

Sehingga Kelompok Front Perjuangan Salulebbo Jilid 2 membongkar secara sukarela tenda yang telah didirikan di titik as bendungan sebagai pertanda bahwa mereka sudah akan kembali ke rumah masing-masing di Dusun Batu Tangga dan situasi berakhir aman dan terkendali serta tidak terjadi konflik.

Salman

Sumber humas polres mateng

Read More

Pengacara Nasional Gus Leman Dukung Masyarakat Salulebbok Menuntut Haknya

Pengacara Nasional Gus Leman mendukung masyarakat salulebok menuntut pihak pengelola bendungan budong-budong transparansi dalam pembayaran ganti rugi tanaman,mereka juga menuntut agar relokasi jalanan dari dusun batu bapan ke dusun buntiti harus segera dikerjakan karena akses jalan ini satu-satunya jalan utama untuk keluar dari desa menuju ke jalan utama

Aksi unjuk rasa oleh masyarakat Salulebbo yang mengatasnamankan Forum perjuangan Salulebbo Jilid 2 di Lokasi pembangunan bendungan budong-budong, dusun batupapan, Desa Salulebbo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah Sulbar Senin (15/5/2023)

Ternyata menarik perhatian Gus Leman Pengacara Nasional langsung beraksi keras, hal seperi ini sebetulnya tidak perlu terjadi diera keterbukaan dan dijaman sekarang tutur Gus Leman.

Mengutip dari pernyataan koordinator aksi Nantur yang mengatakan bahwa,berdasarkan hasil keputusan musyawarah Forum Komunikasi Salulebbo Jilid 2 kami pada malam Minggu,maka pada hari ini minggu tanggal 14 Mei 2023 kami menuntut agar ganti rugi tanaman yang sangat privat dan tidak terpublik serta tidak adanya transparansi soal penetapan nilai ganti rugi dalam setiap pohon tanaman, selama ini hanya diberikan nominal tanpa ada rincian berapa harga perpohon tanaman

Untuk itu Gus Leman meminta dengan hormat kepada pihak terkait supaya dipenuhi hak hak masyarakat tersebut jangan ada pihak yang di rugikan agar dalam proses perhitungan, tanaman dan perincian harga harus terang benderang,untuk menghindari rasa kecurigaan diantara kita semua.

Saat ini saya tidak akan bicara jauh mengenai aturan hukum dulu,tapi menurut sepengetahuan saya belum ada aturan hukum yang memperbolehkan pihak yang mengurusi pembebasan lahan menolak memberikan transparansi soal penetapan nilai ganti rugi kepada masyarakat, aturannya itu dimana tutur Gus Leman.

Gus Leman mengatakan semua aturan itu harus selaras dan sejiwa dengan sila ke 5 dari Pancasia, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika ditanya jika Gus Leman diminta untuk memberikan bantuan hukum kepada warga , Gus Leman menjawab pasti tidak menolak meski di Sulbar.

Cuma kalau saya tidak akan pake demo khusus untuk kasus ini . Khusus ini saya akan mengunakan jalur hukum kalau demo itu untuk kasus lain ,yang jelas kalau kami yang menangani pasti sangat dahsyat ,tutup Gus Leman.

Sementara itu Salhman ketua LBH JATI RAGA Sulawesi,bersama Gus Leman Pengacara Nasional mendukung perjuangan masyarakat salulebok dalam mempertahankan hak nya, siap mengawal dan memdampingi bilah di minta oleh masyarakat.

"Iya kami bersama tiem yang ada di Sulawesi atas petunjuk ketua,Gus Leman Pengacara Nasional siap membantu bilah masyarakat memintah,cuma kami tidak akan menawarkan diri, tapi kalau masyarakat meminta Insya kami siap mengawal dan mendampingi kasus yang sedang di alami masyarakat salulebok sampai tuntas," tutur Salman 

Tim

Read More

Masyarakat Salulebok Menuntut Pihak Pengelola Bendungan Transparansi Dalam Pembayaran.

Mateng Mitramedia News. Puluhan personel Polres Mamuju Tengah dikerahkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa oleh masyarakat Salulebbo yang mengatas namankan Forum perjuangan Salulebbo Jilid 2 di Lokasi pembangunan bendungan Budong-budong, Dusun Batupapan, Desa Salulebbo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah Sulbar Senin (15/5/2023).

Dalam pengamanan ini masing-masing personel tersebut dikerahkan dengan mengamankan sejumlah titik guna mengantisipasi potensi kerawanan ataupun gangguan Kamtibmas saat aksi berlangsung.

Wakapolres Mateng Kompol Haeruddin, S.AP menghimbau kepada massa aksi untuk menghindari segala bentuk tindakan anarkis maupun provokasi yang dapat menyebabkan gangguan Kamtibmas dan sebagainya supaya kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sementara itu koordinator aksi bapak Nantur mengucapkan terimakasih kepada aparat Kepolisian yang telah mengamanakan aksi dari awal sampai akhir.

"Kami ucapkan terimakasih kepada aparat kepolisian yang telah mengawal dan mengamankan jalan nya aksi, semoga mendapat respon yang baik dari Perusahaan dan Pemerintah, dan keinginan warga dapat terpenuhi," ujar Nantur.

Dalam penjabarannya Nantur mengatakan bahwa,berdasarkan hasil keputusan musyawarah Forum Komunikasi Salulebbo Jilid 2 kami pada malam Minggu,maka pada hari ini minggu tanggal 14 Mei 2023 kami menuntut agar pembebasan lahan yang sangat privat dan tidak terpublik serta tidak adanya transparansi soal penetapan nilai ganti rugi dalam setiap pohon tanaman,selama ini dan hanya diberikan nominal tanpa adanya rincian.

Selain itu, mereka juga menuntut agar Relokasi jalanan dari Dusun Batu Papan ke Dusun Buntiti harus segera dikerjakan karena Akses jalan ini satu-satunya jalan utama untuk keluar dari desa menuju ke jalan utama.

"Setelah aksi ini kita tunggu apakah akan ada tindaklanjutnya, namun jika tidak maka kami akan menutup dan menghentikan aktifitas pembangunan Bendungan selama tidak ada kesepakatan harga bagi warga terdampak sampai ada tahap pembayaran dari perusahaan"tegas Nantur 

Semoga dengan turunnya berita ini pihak terkait atau yang berwenang, aparat penegak hukum dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan tersebut.

Salman/ham

Read More