Meningkatkan Kuwalitas Pendidikan Jadi Tugas 75 Kepsek Yang Baru Dilantik

Sebanyak 75 Kepala Sekolah dilantik oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, H. Askary Anwar. 75 Kepala Sekolah itu masing-masing, 56 orang UPTD SD dan 16 orang UPTD SMP.

Kegiatan tersebut bertempat di Aula Kantor Bupati Mateng, Jum’at (25/2/2022) yang dihadiri oleh Anggota DPRD Mateng, Rukman, Kadis Pendidikan, H. Busdir, Kepala BKPP, Ishaq Yunus, Para Asisten Setda Mateng serta Unsur Pejabat Lingkup Pemkab Mateng.

Pelantikan 75 Kepsek tersebut erdasarkan keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor : 188.4.45/88/II/2022 tentang Pengangkatan dalam jabatan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah SD, dan Nomor : 188.4.45/87/II/2022 tentang Pengangkatan dalam jabatan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah SMP Lingkup Pemkab Mateng.

Dalam sambutanya, Askary menyampaikan Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengucapkan selamat kepada Kepala Sekolah yang baru dilantik pada masing-masing UPTD sesuai dengan wilayah yang sudah ditetapkan, semoga bisa bekerja secara maksimal membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Mutasi ini kata Askary adalah sebuah hal yang wajar dan dapat dilakukan dalam kondisi dan situasi tertentu, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Dunia pendidikan adalah merupakan program prioritas dan banyak issu-issu strategis disektor pendidikan yang harus kita tuntaskan bersama.

“Pemerintah tidak bisa melakukan secara sendiri-sendiri perlu pola sinergitas, kerjasama dan semua stakeholder karena membangun sistem pendidikan yang berkualitas, itu tidak hanya peran guru, pemerintah tapi seluruh masyarakat, stakeholder agar pencapaian target-target kualitas pendidikan kita dapat terakselerasi,” ujar Askary.

“Yang menjadi tugas berat kita di dunia pendidikan, kita masih kekurangan kualitas anak didik kita, kita masih kekurangan kualitas tenaga pendidik kita, distribusi guru kita tidak merata, infrastruktur dasar penunjang operasional guru kita masih kurang, masih banyak wilayah-wilayah yang susah terjangkau layanan pendidikan, inilah menjadi tugas utama kita dari sekian banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan, ditambah lagi ditengah situasi pandemi membatasi pergerakan kita,” sambungnya.

Dia katakan, dunia pendidikan di Mamuju Tengah ini belum punya prestasi yang lebih menggembirakan, kita butuh anak-anak didik kita punya kualitas lebih baik lagi, kita ingin kualitas guru kita semakin hari semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin meningkat.

“Situasi dan kondisi mewajibkan kita untuk terus melakukan upaya-upaya inovasi dan produktivitas, ditengah kapasitas fiskal kita terbatas akibat pandemi covid-19, untuk itu diperlukan sebuah kreativitas, inovasi karna inovasi akan menjawab lisensi, layanan dengan baik dan dapat menciptakan kualitas dengan baik, untuk itu kita ingin sekolah-sekolah itu aktif dalam memberikan inovasi,” ungkapnya.

Tambahnya, trend peningkatan positif covid-19 ada peningkatan semua daerah termasuk di daerah kita, untuk itu protokoler kesehatan dan upaya-upaya pencegahan potensi penularan harus menjadi prioritas utama bagi kita semua maupun anak-anak sekolah.

“Saya mengingatkan dan menghimbau kepada kepala sekolah untuk tetap menggunakan protokol kesehatan dan mensukseskan program vaksinasi ditingkat sekolah, maupun dilingkungan sekolah masing-masing,” tutupnya. (A-51)

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Read More

Askary : Perangkat Daerah Harus Paham Isu-Isu Strategis Serta Lebih Obyektif Dalam Menentukan Target Kinerja

-Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan program maupun kegiatan antar perangkat daerah, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangannya, serta merupakan forum sinergitas prioritas pembangunan daerah.

Untuk itu kata Sekda Kabupaten Mamuju Tengah, H. Askary Anear seluruh perangkat daerah harus paham betul terkait isu-isu strategis yang dihadapi serta lebih obyektif dalam menentukan target kinerja yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Daerah Tahun 2023.

Lanjutnya, sekarang ini kapasitas fiskal itu sangat minim, program prioritas sangat banyak, kebutuhan masyarakat terhadap sebuah program baik infrastruktur dan non infrastruktur itu sangat besar anime masyarakat terhadap program tersebut, tetapi kemampuan kapasitas fiskal kita terbatas.

“Untuk itu, kita harus punya strategi, kita harus mengefektifkan, mengefesienkan program anggaran yang ada dimasing-masing OPD supaya sasarannya tepat, hasilnya optimal dengan kondisi dan situasi yang kita alami sekarang ini,” kata Askary.

Kata Askary, dengan kapasitas anggaran yang terbatas, maka yang harus kita lakukan adalah membuat inovasi dan kreativitas kerja, yang bermanfaat langsung kepada masyarakat.

“Karena dengan Inovasi dan Kreativitas apa yang telah ada pada tataran mekanisme implementasi maupun sistem pengawasan yang kita buat dalam bentuk inovasi itu akan membawa kita menjadi efesien, efektif menjalankan APBD yang kapasitas fiskal kita terbatas dan kita harus memunculkan partisipasi masyarakat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, kegiatan forum lintas perangkat daerah tersebut bertempat di aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Selasa (22/2/2022) dihadiri oleh Kapolres Mateng, AKBP Amri Yudhy S, Pabung Mateng Kodim 1418 Mamuju, Letkol Inf Andi Aras, Ka. Bappeda Mateng, Litha Febriani, Para Asisten Setda Mateng dan Staf Ahli Bupati Mateng, Kepala OPD Lingkup Pemkab Mateng, Para Kabag Setda Mateng, Ketua Baznas Mateng, Hamsah serta Unsur Pejabat Lingkup Pemkab Mamuju.

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Read More

Buka Kegiatan Monev RAD KLA, Askary Sayangkan Semua OPD Tidak Diundang

Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, H. Askary Anwar membuka secara resmi kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mamuju Tengah di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Senin (21/2/2022).

Askary menyebut, anak adalah hal yang sangat penting untuk disiapkan kebijakanya, kebutuhanya karena tidak ada program yang disuguhkan kabupaten layak bapak dan layak ibu yang ada Kabupaten Layak Anak.

Olehnya itu kata Askary, seharusnya semua OPD harus diundang karena program KLA adalah kewajiban bersama termasuk masyarakat sebagai stakehokdernya.

“Kita harus mampu mendorong peran aktif lembaga masyarakat, pemerintah, instansi vertikal maupun instansi pemerintah daerah, camat dan pemerintah desa untuk bersama-sama bersinergi menciptakan pengembangan Kabupaten Layak Anak,” kata Askary.

“Karena kenapa? Karena kita harus dari awal mempersiapkan Sumber Daya Manusi kita, membangun karakteristik masyarakat kita dan membangun negara kita mulai dari anak,” sambung Askary.

Kata Askary, kalau pengembangan SDM anak sekarang ini tidak maksimal, maka generasi kedepan akan jadi generasi yang tidak maksimal, tidak akan mampu berkontribusi terhadap pembangunan lebih-lebih berguna bagi masyarakat dan bangsa.

“Untuk itu saya tekankan kalau kita mau kabupaten kita jadi Kabupaten Layak Anak, maka semua stakeholder itu harus bergerak. Baik pada tataran kebijakan, implementasi dan sebagainya,” ungkapnya (amr)

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Read More

Pentingnya Komitmen Seluruh OPD, Camat Dan Desa Untuk Mewujudkan KLA

Pengembangan Kabupaten/Kota sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah amanat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 21 menyebutkan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab mewujudkan KLA, sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan anak yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya melalui keterlibatan seluruh sektor pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha.

Hal tersebut disampaikan Sekertaris DPPKBPPPA Mateng, Hj. Nilmawiah pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA), bertempat di aula kantor Bupati Mamuju Tengah, Senin. (21/2/2022).

Kata Hj. Nilmawiah, Kabupaten/Kota Layak anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

“Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka peran pemerintah dari seluruh OPD sampai dengan Kecamatan dan Desa dalam Gugus Tugas harus membangun komitmen bersama dan mendorong partisipasi masyarakat melaksanakan program pembangunan secara efektif, efisien, bersih dalam rangka mewujudkan KLA,” kata Hj. Nilmawiah.

Sementara itu, Sekdakab Mateng, H. Askary Anwar, mengatakan Kewajiban terhadap program KLA adalah kewajiban kita bersama termasuk masyarakat sebagai stakeholder, kita mampu mendorong peran aktif lembaga kemasyarakatan, masyarakat, pemerintah, instansi vertikal, camat dan pemerintah desa untuk dapat bersinergi untuk menciptakan pengembangan kota layak anak.

“Anak adalah hal yang sangat penting untuk kita harus siapkan, kebijakannya, kebutuhannya dan lain-lain sebagainya,” ujar Askary.

Jika pengembangan SDM anak tidak maksimal kata Askary, maka generasi kedepan akan menjadi generasi yang tidak maksimal, tidak akan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan, lebih-lebih berguna bagi masyarakat dan bangsa.

“Kita harus punya peran semua sektor, stakeholder, OPD, kalau kita ingin kabupaten kita menjadi sebuah kabupaten yang layak anak, maka kesemua stakeholder itu harus bergerak, baik pada tataran kebijakan, implementasi dan lainnya nanti akan diberikan evaluasi,” tegas Askary.

“Mari kita berkomitmen kuat dan memberikan kreativitas dan inovasi kerja kita untuk menciptakan pengembangan KLA di Mateng, tidak pada tatanan jargon-jargon ataupun kalimat-kalimat tertentu saja, kita harus aktif utamanya didesa,” imbuhnya.

Askary mengajak semua stakeholder mulai dari OPD kecamatan dan desa untuk menciptakan desa layak anak, kuatkan kolaborasi ditingkat desa, kuatkan sinergitas ditingkat desa, libatkan seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen yang ada di desa semua potensi harus dikerahkan untuk menjadikan desa layak anak. 

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Read More

Buka Kegiatan Monev RAD KLA, Askary Sayangkan Semua OPD Tidak Diundang

 

Februari 21, 2022 Daerah, Mamuju Tengah Leave a comment 1,975 Views

Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, H. Askary Anwar membuka secara resmi kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mamuju Tengah di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Senin (21/2/2022).

Askary menyebut, anak adalah hal yang sangat penting untuk disiapkan kebijakanya, kebutuhanya karena tidak ada program yang disuguhkan kabupaten layak bapak dan layak ibu yang ada Kabupaten Layak Anak.

Olehnya itu kata Askary, seharusnya semua OPD harus diundang karena program KLA adalah kewajiban bersama termasuk masyarakat sebagai stakehokdernya.

“Kita harus mampu mendorong peran aktif lembaga masyarakat, pemerintah, instansi vertikal maupun instansi pemerintah daerah, camat dan pemerintah desa untuk bersama-sama bersinergi menciptakan pengembangan Kabupaten Layak Anak,” kata Askary.

“Karena kenapa? Karena kita harus dari awal mempersiapkan Sumber Daya Manusi kita, membangun karakteristik masyarakat kita dan membangun negara kita mulai dari anak,” sambung Askary.

Kata Askary, kalau pengembangan SDM anak sekarang ini tidak maksimal, maka generasi kedepan akan jadi generasi yang tidak maksimal, tidak akan mampu berkontribusi terhadap pembangunan lebih-lebih berguna bagi masyarakat dan bangsa.

“Untuk itu saya tekankan kalau kita mau kabupaten kita jadi Kabupaten Layak Anak, maka semua stakeholder itu harus bergerak. Baik pada tataran kebijakan, implementasi dan sebagainya,” ungkapnya (amr)

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Read More

Kades Pasapa Curhat Ke Sekda : Akses Jalan Desa Yang Belum Memadai Hingga Soal Kesehatan

 

Desa Pasapa merupakan salah satu desa terjauh yang ada di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

Meski demikian, Desa Pasapa menjadi salah satu lumbung padi di Kabupaten Mamuju Tengah, dengan luas lahan pertanian 600 hektar are.

Momentum panen raya padi yang digelar oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah digunakan oleh Kepala Desa Pasapa untuk menyampaikan keluh kesahnya ke Sekda Mamuju Tengah, H. Askary Anwar saat mewakili Bupati Mateng menghadiri Panen raya padi di Desa Pasapa, Kamis (17/2/2022).

Dihadapan Sekda Mateng, Kepala Desa Pasapa, Yakub menyampaikan beberapa kendala di Desa Pasapa seperti jalan desa yang rusak berat. Karena kondisi jalan desa yang rusak berat maka berpengaruh dengan harga jual hasil pertanian masyarakat.

Selain akses jalan desa, dia juga menyampaikan sarana pertanian yang belum memadai, khusus akses jalan tani yang sangat memperihatinkan. Sehingga setiap musim panen banyak masyarakat yang kelelahan bahkan sakit, karena mereka mengangkat hasil panen dari sawah secara manual (dipikul).

Lanjutnya, pemukiman warga dan areal persawahan terendam banjir akibat luapan air sungai Barakkang. Dan tahun 2021 Desa Pasapa mendapat bantuan optimasi lahan dan pembuatan tanggul sepanjang 4100 meter di Dusun Talodo dari Dinas Pertanian Provinsi Sulbar.

“Olehnya itu, kepada Dinas Pertanian Sulbar melalui bidang PSP yang tentu atas kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten kami mengucapkan banyak terimakasih. Atas bantuan itu tahun ini Dusun Talodo bisa panen padi dengan hasil yang memuaskan,” kata Yakub.

Meski demikian lanjutnya lagi, masih ada tiga dusun yang sering menjadi langganan bajir akibat luapan sungai Barakkang yaitu Dusun Kala Soppeng, Mappeppes dan Dusun Rantai Mario.

“Khusus untuk Dusun Rantai Mario, bukan hanya lahan persawahan yang digenangi luapan air sungai Barakkang, tapi pemukiman warga juga digenangi air setinggi 2 meter setiap tahun,” ujarnya.

Soal sarana kesehatan, dia juga menyampaikan bahwa belum memadai seperti mobil ambulance desa. Tahun lalu pernah ada warga yang melahirkan ditengah jalan, ada juga yang meninggal ditengah jalan. Persoalanya apa? Jalan yang rusak dan sarana pendukung yang tidak ada. Selain itu masih ada dua dusun di Desa Pasapa yang belum dialiri listrik

“Olehnya itu kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten untuk bisa mengambil kebijakan sehubungan dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pasapa,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Sekda Mateng, H. Askary Anwar dalam sambutanya mewakili Bupati Mateng mennyampaikan Desa Pasapa, Bojo dan sekitarnya menjadi skala prioritas pembangunan jalan tahun selanjut.

Askary menuturkan, ada beberapa daerah yang sudah dinfentarisir yang belum memiliki akses jalan yang bagus, pertama Pasapa, Sanjango, Tobadak 8 dan daerah lain yang masih membutuhkan infrastruktur jalan.

“In Sha Allah akan menjadi skala prioritas. Ada Kepala Badan Keuangan juga hadir, tolong prioritaskan untuk Desa Pasapa,” ujar Askary.

Terkait banjir, Askary menuturkan, pemerintah sudah mapping bahwa kita daerah bencana. In Sya Allah sudah menjadi rencana strategis pemerintah.

“Terkait kesehatan, kalau tidak ada dokter yang bertugas disini (Desa Pasapa), saya akan perintahkan Kadis Kesehatan untuk menjadwalkan setiap minggu dokter ke Desa Pasapa,” pungkasnya.

Read More

Panen Raya Padi Di Desa Pasapa, Askary : Lahan Sawah Jangan Dialih Fungsikan Menjadi Lahan Sawit

Petani di Desa Pasapa Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju menggelar panen raya padi, Kamis (17/2/2022).

Kegiatan panen raya kali ini dihadiri oleh Sekdakab Mateng, H. Askary Anwar, Kadis Pertanian Provinsi Sulbar, Muktar, Asisten Bidang Pembangunan Setda Mateng, Abd. Rajab, Kadis Pertanian Mateng, Heranto, Kepala OPD lingkup Pemkab Mateng, Kepala Desa Pasapa, Yakub, penyuluh pertanian dan para petani.

Mengawali sambutanya, Kepala Desa Pasapa, Yakub, menyampaikan bahwa Desa Pasapa adalah desa yang terpencil atau terjauh di kecamatan Budong-budong, dengan luas wilayah desa 1.962 km yang terdiri dari 500 Ha lahan persawahan produktif dan sisanya kurang lebih 200 Ha non produktif karena adanya genangan atau banjir luapan sungai Barakkang.

Lahan perkebunan kata Yakub, seluas 1.123 Ha dan kurang lebih 9 Ha untuk lahan pemukiman penduduk. Penduduk Desa Pasapa 95 persen adalah petani, sebagian besar komuditi yang kelolah adalah tanaman padi sebagai sumber ekonomi masyarakat Desa Pasapa.

“Kami bercita-cita dimasa yang akan datang desa pasapa akan menjadi lumbung padi di wilayah Kabupaten Mateng, walaupun banyak tantangan dari komuditi lain seperti sawit yang harganya tinggi, namun kami masyarakat Desa Pasapa sudah terlanjut cinta dan setia sama tanaman padi, meskipun berton-ton hasil sawit tapi tetap kita cari beras untuk makan,” ujar Yakub.

Dia juga berharap kepada pemerintah daerah agar diperkuat dengan program-program yang berkesinambungan dimasa yang akan datang, dan tentunya memperhatikan masyarakat petani di Desa Pasapa mengingat sarana pertanian di Desa Pasapa belum memadai.

Kadis Pertanian Mateng, Heranto mengatakan, Desa Pasapa merupakan salah satu wilayah lumbung padi Kabupaten Mateng. Berdasarkan data luas baku lahan sawah yang telah diukur oleh tim lahan pertanian pangan perkebunan dan LP2B pada tahun 2021 desa pasapa memiliki lahan persawahan seluas 630 hektar atau 13 persen dari lahan persawahan se Kabupaten Mamuju Tengah.

“Hal ini tentunya desa pasapa menjadi salah satu daerah memiliki potensi besar dalam menjaga ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah,” kata Heranto.

Berdasarkan data dari penyuluh pertanian Desa Pasapa kata Heranto, produksi padi berkisar 3-4 ton per hektar. Jika dikalikan dengan luas lahan sawah maka bisa menghasilkan gabah sebanyak 1893-2524 ton sekali panen dalam satu tahun.

Lanjutnya, Pada tahun 2021, baik dari dana APBD maupun APBN dan provinsi, ada beberapa bantuan yang dirasakan oleh petani, Kabupaten Mamuju Tengah dapat bantuan benih padi hibrida 1.702 hektar atau 42,5 ton benih padi dimana Desa Pasapa mendapatkan bantuan sebanyak 157 hektar atau 3,9 ton.

Bidang PSP Dinas Pertanian tahun 2021 mendapat bantuan dari Dirjen PSP Kementan berupa kegiatan Optimasi Lahan Rawa (Opla) yang bertujuan untuk mengoptimalkan lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif melalui perbaikan tata kelola air dan penataan lahan rawa, sehingga diharapkan petani mampu meningkatkan produksi pertanian.

Kegiatan Opla di Kabupaten Mamuju Tengah mendapatkan bantuan seluas 700 hektar dengan rincian, Desa Bojo seluas 321 hektar untuk 9 kelompok, Desa Pasapa seluas 379 hektar untuk 14 kelompok.

“Untuk panen kali ini kurang lebih 500 hektar. Ini menandakan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar, dimamfaatkan dengan baik oleh petani di Desa Pasapa,” ujarnya.

Kadis Pertanian Provinsi Sulbar, Muktar menyampaikan Desa Oasapa ini adalah desa yang memiliki potensi penyuplai beras di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Desa Pasapa juga memiliki potensi disektor pertanian dengan prospek luarbias yang bisa menjadi lumbung pangan di Kabupaten Mateng.

“Patut kita apresiasi bersama, karena para petani di Desa Pasapa telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Mateng,” kata Muktar.

Pemerintah akan terus mengupayakan bagaimana masyarakat kita bisa menghasilkan meningkatkan produksi padi setiap tahun.

“Mari kita manfaatkan lahan ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin karena petani itu modal utamanya adalah lahan sehingga pendapatan kita itu bersumber dari lahan,” pesanya

Hal senada juga disampaikan oleh Sekdakab Mateng, H. Askary Anwar. Dia mengapresiasi para petani di Desa Pasapa yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Kata Askary, kegiatan panen raya di Desa Pasapa ini memiliki peran strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan produksi pangan berperan sangat penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, sementara pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat.

“Kita sudah melakukan pemetaan dimana potensi sawah, potensi tanaman lain dan perkebunan dan salah satu daerah yang masuk dalam potensi pertanian sawah adalah Desa Pasapa, untuk itu, kepada masyarakat jangan diubah-ubah lahan persawahannya atau dialih fungsikan jadi lahan sawit,” pinta Askary.

Read More

Pemkab Mateng Dan Kejari Mamuju Teken Kesepakatan Bersama Penanganan Hukum

 

Dalam rangka menghindari hal-hal yang kemungkinan berpotensi terhadap pelanggaran hukum, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju tanda tanganni kesepakatan bersama penanganan hukum.

Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Rabu (16/2/2022) yang dihadiri oleh Bupati Mateng, H. Aras Tammauni, Kajari Mamuju, Subekhan, Sekda Mateng, H. Askary Anwar para asisten Setda Mateng dan Kepala OPD lingkup Pemkab Mateng

Dalam sambutan Bupati Mateng yang diwakili oleh Sekda Mamuju Tengah, Askary menyampaikan, selain penandatanganan kesepakatan bersama penanganan hukum, Pada kesempatan ini pula, Bupati Mateng juga menyerahkan secara resmi sertifikat lokasi persiapan pembangunan Kantor Kejari Mamuju Tengah.

Kata Askary, Penadatanganan kesepakan bersama penangan hukum antara Pemkab Mamuju Tengah dengan Kejari Mamuju karena wilayah jangkauan Kejari Mamuju masih masuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

“Penandatanganan ini akan memberikan kita bantuan hukum dalam rangka menghindari hal-hal yang kemungkinan berpotensi terhadap pelanggaran hukum. Kita berharap dengan kesepakatan ini kita mendapatkan bantuan-bantuan pertimbangan hukum yang bisa kita gunakan dapam rangka memfokuskan kebijakan maupun dalam melaksanakan program kegiatan di Kabupaten Mamuju Tengah,” kata Askary.

Lanjutnya, pendampingan hukum ini baik yang sifatnya bimbingan, pencegahan dan bantuan proses progres pelaksanaan kegiatan dilapangan.

“Dengan penandatanganan kerjasama ini, para pimpinan OPD harus betul-betul berupaya secara maksimal melakukan aktivitas kegiatan dikantor berdasarkan koridor hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara Kajari Mamuju, Subekhan dalam pemaparanya menyampaikan, Kejaksaan adalah instansi vertikal yang pelaksanaan tugasnya berada di daerah, sehingga sangat diharapakan semua tugas dan fungsinya dapat dioptimalkan oleh aparat daerah atau masyarakat yang ada di daerah terkait tugas dan fungsi kejaksaan.

Kata Subekhan, kejaksaan adalah salah satu intelejen negara yang spesipik dalam rangka penegakan hukum. Jadi jika kedepan ada proyek strategis dari pusat yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, atau proyek strategis daerah bisa meminta bantuan kejaksaan untuk melakukan pendampingan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kalau merasa program proyek strategis baik pusat maupun daerah tidak aman, misalnya jangan-jangan ada hambatan bisa koordinasi dengan Kejakasaan, untuk apa? Untuk mapping hambatan itu dan melakukan cegah tangkal pada hambatan itu. Nah itu namanya permihonan pengamanan strategis,” ujarnya.

Tapi kalau merasa tidak ada ancaman atau hambatan kata Subekhan, tetapi kalau itu proyek strategis nasional dan kejaksaan tahu, maka kejaksaan akan turun untuk melakukan deteksi dini terkait pengamanan setrategis dengan tujuan untuk memastikan bahwa proyek setrategis itu berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“MoU yang kita tanda tangani sekarang ini adalah sepakat untuk kerjasama pendampingan hukum. Jadi kalau susah menentukan, bisa minta pendapat jaksa. Itu namanya pertimbangan hukum,” ujarnya.

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Read More