Buka Kegiatan Monev RAD KLA, Askary Sayangkan Semua OPD Tidak Diundang

Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, H. Askary Anwar membuka secara resmi kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mamuju Tengah di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Senin (21/2/2022).

Askary menyebut, anak adalah hal yang sangat penting untuk disiapkan kebijakanya, kebutuhanya karena tidak ada program yang disuguhkan kabupaten layak bapak dan layak ibu yang ada Kabupaten Layak Anak.

Olehnya itu kata Askary, seharusnya semua OPD harus diundang karena program KLA adalah kewajiban bersama termasuk masyarakat sebagai stakehokdernya.

“Kita harus mampu mendorong peran aktif lembaga masyarakat, pemerintah, instansi vertikal maupun instansi pemerintah daerah, camat dan pemerintah desa untuk bersama-sama bersinergi menciptakan pengembangan Kabupaten Layak Anak,” kata Askary.

“Karena kenapa? Karena kita harus dari awal mempersiapkan Sumber Daya Manusi kita, membangun karakteristik masyarakat kita dan membangun negara kita mulai dari anak,” sambung Askary.

Kata Askary, kalau pengembangan SDM anak sekarang ini tidak maksimal, maka generasi kedepan akan jadi generasi yang tidak maksimal, tidak akan mampu berkontribusi terhadap pembangunan lebih-lebih berguna bagi masyarakat dan bangsa.

“Untuk itu saya tekankan kalau kita mau kabupaten kita jadi Kabupaten Layak Anak, maka semua stakeholder itu harus bergerak. Baik pada tataran kebijakan, implementasi dan sebagainya,” ungkapnya (amr)

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Read More

Kades Pasapa Curhat Ke Sekda : Akses Jalan Desa Yang Belum Memadai Hingga Soal Kesehatan

 

Desa Pasapa merupakan salah satu desa terjauh yang ada di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

Meski demikian, Desa Pasapa menjadi salah satu lumbung padi di Kabupaten Mamuju Tengah, dengan luas lahan pertanian 600 hektar are.

Momentum panen raya padi yang digelar oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah digunakan oleh Kepala Desa Pasapa untuk menyampaikan keluh kesahnya ke Sekda Mamuju Tengah, H. Askary Anwar saat mewakili Bupati Mateng menghadiri Panen raya padi di Desa Pasapa, Kamis (17/2/2022).

Dihadapan Sekda Mateng, Kepala Desa Pasapa, Yakub menyampaikan beberapa kendala di Desa Pasapa seperti jalan desa yang rusak berat. Karena kondisi jalan desa yang rusak berat maka berpengaruh dengan harga jual hasil pertanian masyarakat.

Selain akses jalan desa, dia juga menyampaikan sarana pertanian yang belum memadai, khusus akses jalan tani yang sangat memperihatinkan. Sehingga setiap musim panen banyak masyarakat yang kelelahan bahkan sakit, karena mereka mengangkat hasil panen dari sawah secara manual (dipikul).

Lanjutnya, pemukiman warga dan areal persawahan terendam banjir akibat luapan air sungai Barakkang. Dan tahun 2021 Desa Pasapa mendapat bantuan optimasi lahan dan pembuatan tanggul sepanjang 4100 meter di Dusun Talodo dari Dinas Pertanian Provinsi Sulbar.

“Olehnya itu, kepada Dinas Pertanian Sulbar melalui bidang PSP yang tentu atas kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten kami mengucapkan banyak terimakasih. Atas bantuan itu tahun ini Dusun Talodo bisa panen padi dengan hasil yang memuaskan,” kata Yakub.

Meski demikian lanjutnya lagi, masih ada tiga dusun yang sering menjadi langganan bajir akibat luapan sungai Barakkang yaitu Dusun Kala Soppeng, Mappeppes dan Dusun Rantai Mario.

“Khusus untuk Dusun Rantai Mario, bukan hanya lahan persawahan yang digenangi luapan air sungai Barakkang, tapi pemukiman warga juga digenangi air setinggi 2 meter setiap tahun,” ujarnya.

Soal sarana kesehatan, dia juga menyampaikan bahwa belum memadai seperti mobil ambulance desa. Tahun lalu pernah ada warga yang melahirkan ditengah jalan, ada juga yang meninggal ditengah jalan. Persoalanya apa? Jalan yang rusak dan sarana pendukung yang tidak ada. Selain itu masih ada dua dusun di Desa Pasapa yang belum dialiri listrik

“Olehnya itu kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten untuk bisa mengambil kebijakan sehubungan dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pasapa,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Sekda Mateng, H. Askary Anwar dalam sambutanya mewakili Bupati Mateng mennyampaikan Desa Pasapa, Bojo dan sekitarnya menjadi skala prioritas pembangunan jalan tahun selanjut.

Askary menuturkan, ada beberapa daerah yang sudah dinfentarisir yang belum memiliki akses jalan yang bagus, pertama Pasapa, Sanjango, Tobadak 8 dan daerah lain yang masih membutuhkan infrastruktur jalan.

“In Sha Allah akan menjadi skala prioritas. Ada Kepala Badan Keuangan juga hadir, tolong prioritaskan untuk Desa Pasapa,” ujar Askary.

Terkait banjir, Askary menuturkan, pemerintah sudah mapping bahwa kita daerah bencana. In Sya Allah sudah menjadi rencana strategis pemerintah.

“Terkait kesehatan, kalau tidak ada dokter yang bertugas disini (Desa Pasapa), saya akan perintahkan Kadis Kesehatan untuk menjadwalkan setiap minggu dokter ke Desa Pasapa,” pungkasnya.

Read More

Pemkab Mateng Dan Kejari Mamuju Teken Kesepakatan Bersama Penanganan Hukum

 

Dalam rangka menghindari hal-hal yang kemungkinan berpotensi terhadap pelanggaran hukum, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju tanda tanganni kesepakatan bersama penanganan hukum.

Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Rabu (16/2/2022) yang dihadiri oleh Bupati Mateng, H. Aras Tammauni, Kajari Mamuju, Subekhan, Sekda Mateng, H. Askary Anwar para asisten Setda Mateng dan Kepala OPD lingkup Pemkab Mateng

Dalam sambutan Bupati Mateng yang diwakili oleh Sekda Mamuju Tengah, Askary menyampaikan, selain penandatanganan kesepakatan bersama penanganan hukum, Pada kesempatan ini pula, Bupati Mateng juga menyerahkan secara resmi sertifikat lokasi persiapan pembangunan Kantor Kejari Mamuju Tengah.

Kata Askary, Penadatanganan kesepakan bersama penangan hukum antara Pemkab Mamuju Tengah dengan Kejari Mamuju karena wilayah jangkauan Kejari Mamuju masih masuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

“Penandatanganan ini akan memberikan kita bantuan hukum dalam rangka menghindari hal-hal yang kemungkinan berpotensi terhadap pelanggaran hukum. Kita berharap dengan kesepakatan ini kita mendapatkan bantuan-bantuan pertimbangan hukum yang bisa kita gunakan dapam rangka memfokuskan kebijakan maupun dalam melaksanakan program kegiatan di Kabupaten Mamuju Tengah,” kata Askary.

Lanjutnya, pendampingan hukum ini baik yang sifatnya bimbingan, pencegahan dan bantuan proses progres pelaksanaan kegiatan dilapangan.

“Dengan penandatanganan kerjasama ini, para pimpinan OPD harus betul-betul berupaya secara maksimal melakukan aktivitas kegiatan dikantor berdasarkan koridor hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara Kajari Mamuju, Subekhan dalam pemaparanya menyampaikan, Kejaksaan adalah instansi vertikal yang pelaksanaan tugasnya berada di daerah, sehingga sangat diharapakan semua tugas dan fungsinya dapat dioptimalkan oleh aparat daerah atau masyarakat yang ada di daerah terkait tugas dan fungsi kejaksaan.

Kata Subekhan, kejaksaan adalah salah satu intelejen negara yang spesipik dalam rangka penegakan hukum. Jadi jika kedepan ada proyek strategis dari pusat yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, atau proyek strategis daerah bisa meminta bantuan kejaksaan untuk melakukan pendampingan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kalau merasa program proyek strategis baik pusat maupun daerah tidak aman, misalnya jangan-jangan ada hambatan bisa koordinasi dengan Kejakasaan, untuk apa? Untuk mapping hambatan itu dan melakukan cegah tangkal pada hambatan itu. Nah itu namanya permihonan pengamanan strategis,” ujarnya.

Tapi kalau merasa tidak ada ancaman atau hambatan kata Subekhan, tetapi kalau itu proyek strategis nasional dan kejaksaan tahu, maka kejaksaan akan turun untuk melakukan deteksi dini terkait pengamanan setrategis dengan tujuan untuk memastikan bahwa proyek setrategis itu berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“MoU yang kita tanda tangani sekarang ini adalah sepakat untuk kerjasama pendampingan hukum. Jadi kalau susah menentukan, bisa minta pendapat jaksa. Itu namanya pertimbangan hukum,” ujarnya.

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Read More

Bupati Mateng Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

Bersama Kapolda Sulbar, Irjen Pol Eko Budi Sampurno, Wakapolda Sulbar, Brigjen Pol. R Umar Faroq, Kapolres Mateng, AKBP Amri Yudhy S, Kapolres Pasangkayu, AKBP Didik Subiyakto, Kajari Mamuju, H. Subekhan, Sekda Mateng, H. Askary Anwar, Pabung Mateng Kodim 1418 Mamuju, Letkol Andi Aras, Kadis Kesehatan Mateng, Kapolsek Tobadak serta Babinsa Tobadak, Bupati Mateng, H. Aras Tammauni tinjau pelaksanaan Vaksinasi Serentak Indonesia di UPTD SD Inpres Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Rabu (16/2/2022).

Ditemui disela-sela kegiatan vaksinasi, Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Eko Budi Sampurno, mengatakan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Sulbar terutama anak-anak usia 6 sampai 11 tahun, karena sampai dengan saat ini capaiannya masih sangat rendah, ini bukan karena keterlambatan masyarakat atau antisipasi dari pemerintah daerah.

Namun kata Kapolda, vaksinnya yang datangnya terlambat untuk anak-anak, sehingga memang agak belakangan. Dan hari ini di Kabupaten Mamuju Tengah ada 11 lokasi vaksin, di kabupaten-kabupaten lainnya juga sama, hari ini kami targetkan 4.600 dosis untuk anak-anak dan lansia, mudah-mudahan kedepan omicron ini segera lewat semua.

“Jangan kwatir dengan varian omicron tetap beraktivitas seperti biasa, namun diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan, jangan sampai lupa dengan protokol kesehatan karena itulah yang menghambat kita dari tertularnya virus,” pesan Kapolda Sulbar.

Lanjutnya, kenapa dilaksanakan vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun, karena usia 6 sampai 11 tahun selama ini belum di vaksin itu yang rawan terhadap covid-19, nah sekarang sudah ada aturan dari WHO dimana usia 6 sampai 11 tahun itu sudah boleh divaksin sehingga itu dilaksanakan, ini memperkecil ruang gerak covid-19 untuk bergerak dimasyarakat terutama di Sulbar.

Sementara itu, Bupati Mateng, H. Aras Tammauni mengatakan, kolaborasi lintas lembaga dan dukungan berbagai sektor merupakan kunci dari suksesnya program vaksinasi.

Di tengah gelombang Omicron yang saat ini dialami Indonesia, kata Aras, kombinasi disiplin menerapkan protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi sangat penting dilakukan, agar semakin cepat seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dari covid-19.

“Saya titip pesan kepada semua masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah, protokol kesehatan harus tetap dijaga, mari sukseskan vaksinasi covid-19 usia 6 sampai 11 tahun dan lansia,” pungkasnya.

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Read More

Pengadaan Randis, Rehab Kantor Dan Infrastruktur Jalan Jadi Usulan Skala Prioritas Di Musrenbang Tobadak

-Kecamatan Tobadak jadi kecamatan ke 4 yang menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun 2023, Senin (14/2/2022).

Musrenbang yang bertempat di halaman Kantor Camat Tobadak dihadiri oleh, Bupati Mateng, H. Aras Tammauni, Sekdakab Mateng, H. Askary Anwar, Ketua DPRD Mateng, H. Arsal Aras, Anggota DPRD Mateng, Para Asisten Setda Mateng, Kepala OPD Lingkup Pemkab Mateng, Camat Tobadak, Kapolsek Tobadak, Kepala Desa se Kecamatan Tobadak, serta Tokoh Masyarakat dan Pemuda.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Mateng, H. Arsal Aras berharap agar usulan-usulan yang diusulkan adalah usulan yang menjadi skala prioritas.

Arsal menyampaikan, kondisi APBD Mamuju Tengah sejak pandemi ini mengalami penurunan, di 2019 sebelum pandemi APBD kita itu hampir menyentuh angka Rp 800 milyar, kemudian APBD kita di tahun 2022 hanya kurang lebih 600 miliar, inilah yang menyebabkan mengapa mengalami perlambatan pembangunan di Mateng, ini tidak hanya terjadi di Mateng namun hampir di semua daerah di Indonesia ini mengalami hal yang sama ditengah pandemi covid-19.

“Disaat kita mengalami pelambatan-pelambatan pembangunan, dimana-mana jalan kita rusak, ini hampir dikeluhkan semua Desa. Praktis pemerintah daerah tidak sertamerta dengan kondisi yang ada mampu melakukan disemua sektor, untuk itu diharapkan pemerintah desa, tokoh masyarakat bisa mendorong untuk melakukan swadaya masyarakat,” kata Arsal.

“Namun yang terpenting saat ini adalah bagaimana desa mampu berinovasi, ajak petani-petani kita, ajak pengusaha-pengusaha kita bagaimana ikut serta memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di desa,” tambah Arsal.

Sementara itu, Sekdakab. Mateng, H. Askary Anwar, menyampaikan, desa harus punya strategi, kreativitas, inovasi dalam memanejen APBD, supaya APBD yang diberikan ke desa mampu menciptakan sumber-sumber lain yang dapat menambah pendapatan di Desa, dan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia.

Sekarang ini kata Askary, alokasi APBD kabupaten 10 persen sudah masuk di desa, bahkan desa saat ini ada yang lebih banyak anggarannya dari pada OPD, sementara di desa tidak kurang dari 1 miliar.

“Untuk itu, kemandirian desa harus diangkat, harus dimodifikasi oleh desa-desa baru yang terpilih, harus dibuat inovasi, sehingga kita selalu mendorong lomba inovasi Daerah,” ujar Askary.

Lanjutnya, Pemberdayaan itu harus terbangun, berdasarkan potensi wilayah desa masing-masing harus dipikirkan oleh desanya, apa yang harus dibuat, kita harus punya prinsip ekonomi untuk memperbaiki struktur APBDes kita, jangan membuat program di Desa yang mementingkan hanya sekelompok orang saja, jangan membuat program yang tidak prioritas, namun ada program yang harusnya dikerja oleh seluruh masyarakat Misalnya, padat karya sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat itu tidak dibuat.

“Buatlah program-program inovasi, kita akan liat dan Intervensi dari semua sektor apabila inovasi itu bagus,” ungkapnya.

Untuk diketahui, usulan skala prioritas pada Musrenbang Kecamatan Tobadak yakni, pengadaan mobil dinas Kecamatan Tobadak 1 unit, pengadaan kendaraan dinas roda dua sebanyak 4 unit, rehap kantor Camat Tobadak, Cor beton desa Mahahe, Sulobaja dan Bambadaru, Cor beton Desa Polongaan ke Desa Batuparigi sepanjang 11,6 kilometer, Peningkatan jalan penghubung Desa Bambadaru ke Desa Saluadak 4 km, Peningkatan jalan penghubung Desa Bambadaru ke Desa Passapa 3 km, Talud depan kantor camat 50 meter, Cor beton Desa Tobadak 1 km, Cor beton Desa Batustanduk 5 km, Cor beton Desa Batuparigi 12 km, Cor beton Saluandean ke Salulisu 5 km, Plat Dekker Desa Polongaan ke Desa Batuparigi 3 titik 4 x 12 m, Plat Dekker desa sejati 4 x 12 m, Jalan beton jalan desa Mahahe, Sulobaja, Bamabadaru 6 x 12 m, Pengadaan lampu jalan poros tobadak 47 titik.

Read More

Bijaklah Memanfaatkan Tekhnologi Agar Tidak Terjerumus Ke Hal-Hal Yang Negatif

 

DPC Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Kabupaten Mamuju Tengah menggelar sosialisasi Pemanfaatan Alat Telekomunikasi Bagi Kaum Pelajar.

Kegiatajn yang bertemakan “Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Demi Terciptanya Generasi Muda yang Unggul dan Kreatif” dibuka secara resmi oleh Sekda Mamuju Tengah, H. Askary Anwar dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Mateng, Herman MT, Kadis Kominfo Mateng, Salman Ali, Ketua DPC PPMI Mateng, Kasriadi.

Wakil Ketua I DPRD Mateng, Herman dalam sambutanya mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan pada hari ini, dimana tujuannya bernilai positif bagi anak-anak atau generasi penerus kedepannya.

“Kegiatan ini jangan berhenti sampai disini saja, namun kegiatan ini harus berkesinambungan mengingat betapa pentingnya pemanfaatan tekhnologi saat ini dan untuk para generasi-generasi kita kedepannya,” kata Herman.

Sementara itu, Sekdakab Mateng, H. Askary Anwar mengatakan, jaman millenial seperti saat ini, perkembangan tekhnologi informasi berkembang begitu pesat, olehnya dia mengajak para generasi muda agar lebih bijak dan secara smart memanfaatkan tekhnologi dan komunikasi untuk kepentingan yang lebih positif.

“Perkembangan tekhnologi semakin hari semakin meningkat, manfaatkan tekhnologi kearah yang positif, jangan manfaatkan tekhnologi dan komunikasi kehal-hal yang negatif yang bisa menjerumuskan kita,” Pesan Askary.

Kata Askary, tekhnologi dan komunikasi itu menjadi sangat penting, sebab dengan tekhnologi kita bisa mengetahui perkembangan dunia.

“Dengan tekhnologi dapat mempermudah kita, namun dapat menjerumuskan kita jika dimamfaatkan ke hal-hal yang negatif,” ungkapnya. 

Read More

Pengurus DWP Tingkat OPD Dan Kecamatan Resmi Dikukuhkan

Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) tingkat OPD dan Kecamatan se Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2019-2024 resmi dikukuhkan, Jum’at (28/1/2022).

Hadir pada kegiatan tersebut Sekda Mateng, H. Askary Anwar, Dewan Penasehat DWP Kabupaten Mateng, Hj. Hartati Amin Jasa, Ketua DWP Kabupaten Mateng, Faigah Anwar, Para Asisten Lingkup Setda Mateng, Unsur Pejabat Lingkup Pemkab Mateng serta Pengurus DWP Kabupaten Mateng.

“Alhamdulillah, saya selaku Ketua DWP Kab. Mateng bersyukur telah menyelesaikan kewajiban untuk mengukuhkan unsur pelaksana OPD, Kecamatan,” kata Ketua DWP Mateng, Faigah Askary.

Dia katakan,pengukuhan dilaksanakan serentak kepada seluruh unsur pelaksana yang di OPD dan Kecamatan. Dengan pengukuhan tersebut dia berharap dapat meningkatkan semangat kerja para pengurus serta diisi dengan gairah kerja dan juga cinta.

“Jika sudah punya gairah dan cinta terhadap organisasi DWP ini, semoga ke depan unsur-unsur yang dikukuhkan tadi betul-betul  dapat  menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan bisa memajukan Kabupaten Mateng,” ujarnya.

Dewan Penasehat DWP Mateng, H. Askary Anwar mengucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh Pengurus DWP unsur pelaksana OPD dan Kecamatan yang sudah dikukuhkan pada masa Bhakti 2019-2024.

Lanjutnya, setelah acara pengukungan ini maka tanggungjawab dan kewenangan organisasi dharma wanita persatuan itu melekat kepada ibu-ibu, berarti bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai DWP dalam rangka membina kesejahteraan anggota dan keluarga juga bisa berperan bersinergi dan bermitra dengan pemerintah melalui OPD masing-masing.

“Di samping membina keluarga dan berbagai unsur, juga sebagai mitra pemerintah utamanya dimasing-masing OPD untuk mau bekerja sama membantu pemerintah, menyukseskan program pemerintah, mendorong suami-suami sebagai pimpinan OPD maupun Pejabat di lingkungan OPD dalam rangka menuntaskan program yang sudah dicanangkan masing-masing OPD untuk bisa optimal berhasil demi kepentingan masyarakat dan anggota,” ungkapnya.

Askary berharap DWP dapat bekerja dengan baik memberikan peran edukasi, inspirasi kepada masyarakat sehingga  mencapai tujuan perempuan yang berkwalitas,  serta berkiprah aktif untuk bangsa dan negara.

“Saya memohon peran dharma wanita untuk menciptakan inovasi dan kreativitas kerja, untuk itu dimohon bantuan bapak-bapak kepala OPD untuk membina dharma wanita dalam rangka menciptakan program kerja yang bersinergi dengan program sesuai renstra OPD,” pungkasnya

Read More